Arah Baru Pembangunan Desa di NTB
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, meminta seluruh pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Barat fokus pada satu hal utama. Setiap desa harus dipetakan berdasarkan potensi yang dimiliki.
Ia menyampaikan hal ini dalam Musrenbang tingkat provinsi untuk penyusunan RKPD 2027 di Hotel Lombok Raya pada 16 April 2026.
“Pak Gubernur, Bu Wagub, semuanya tolong petakan desa sesuai potensi. Sehingga desa-desa di NTB insyaallah jadi desa yang membanggakan untuk kita semua,” ujarnya.
Potensi Desa = Solusi Masalah Daerah
Pendekatannya sederhana. Jika potensi desa dimanfaatkan, masalah ekonomi bisa ditekan lebih cepat.
Desa menjadi titik awal pembangunan. Jika desa kuat, dampaknya langsung terasa ke masyarakat. Pendapatan meningkat, aktivitas ekonomi bergerak, dan ketimpangan bisa ditekan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan hal serupa. Ia menyoroti pentingnya tata kelola.
“Kalau tata kelolanya sudah baik insyaallah semua akan makin baik, ekonomi juga begitu. Kalau ekonomi naik insyaallah kemiskinan akan turun,” katanya.
Kopdes dan BUMDes: Bukan Rival, Tapi Mitra
Pemerintah mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Skema ini menargetkan keuntungan kembali ke masyarakat desa secara penuh.
Yandri menegaskan koperasi ini tidak akan mematikan Badan Usaha Milik Desa. Justru keduanya harus berjalan berdampingan.
Ia menyebut fungsi retail modern akan digantikan oleh koperasi desa. Artinya, distribusi ekonomi akan lebih banyak berputar di tingkat lokal.
“Seratus persen keuntungan berpihak dan mengalir ke desa biar rakyat yang menikmati,” jelasnya.
Di NTB, jumlah BUMDes sudah banyak. Ini menjadi modal awal. Kolaborasi antar lembaga desa menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih.
Kolaborasi Jadi Penentu Keberhasilan
Program desa tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah pusat, daerah, hingga desa harus bergerak bersama.
Sinergi ini diarahkan untuk satu tujuan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
Pendekatan lintas sektor ini juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program.
Data Nyata: Kemiskinan NTB Terus Turun
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memaparkan capaian konkret.
Pada 2014, angka kemiskinan di NTB berada di 17,05 persen. Pada 2025, angka itu turun menjadi 11,38 persen.
Penurunan ini terjadi secara bertahap. Program pemerintah dari pusat hingga desa berjalan beriringan dengan partisipasi masyarakat.
Siapa Saja yang Terlibat
Kegiatan ini dihadiri berbagai pihak penting. Di antaranya Dirjen PEI Tabrani dan Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, juga hadir bersama jajaran pemerintah kabupaten dan kota.
