Beloyang – Pelindungan digital kini menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendorong perempuan agar lebih berdaya di era teknologi. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa akses digital yang luas harus diimbangi dengan sistem pelindungan yang kuat agar perempuan dapat berkarya secara aman dan optimal.
Dalam keterangannya pada Rabu, 29 April 2026, Meutya menyebut tantangan saat ini tidak lagi sekadar membuka akses bagi perempuan, tetapi memastikan akses tersebut dimanfaatkan secara produktif. Dengan meningkatnya konektivitas digital, risiko juga ikut meningkat sehingga perlindungan menjadi kebutuhan mendesak.
Data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan konektivitas digital Indonesia telah menjangkau sekitar 80 persen populasi atau lebih dari 223 juta penduduk. Capaian ini membuka peluang besar bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam ekonomi digital dan kehidupan publik.
Namun, di balik peluang tersebut, ancaman di ruang digital juga semakin nyata. Pemerintah mencatat berbagai bentuk kejahatan digital seperti penipuan keuangan, eksploitasi, hingga penyebaran konten berbahaya menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani secara sistematis.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau dikenal sebagai PP Tunas. Regulasi ini mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform berisiko tinggi. Sejak 2026, implementasi aturan ini terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.
Menurut Meutya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan melindungi anak-anak, tetapi juga memperbaiki keseluruhan ekosistem digital. Dengan lingkungan digital yang lebih sehat, masyarakat—termasuk perempuan—dapat beraktivitas dengan rasa aman.
Selain aspek perlindungan, pemberdayaan perempuan juga menjadi fokus penting. Meutya menegaskan perempuan memiliki peran strategis hingga level pengambilan keputusan di pemerintahan. Perspektif perempuan dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap berbagai ketimpangan sosial.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan peran antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan nasional. Menurutnya, kesetaraan akan memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Perempuan dan laki-laki adalah dua sayap bangsa. Jika keduanya bergerak seimbang, Indonesia akan mampu terbang lebih tinggi,” ujar Meutya.
