Kolaborasi Dua Kementerian Didorong dari Desa
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mendorong peningkatan kualitas pendidikan desa melalui kerja sama lintas kementerian. Ia menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperkuat mutu pendidikan di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Serang.
Kerja sama ini tidak berhenti di konsep. Program konkret mulai dijalankan. Salah satu fokusnya adalah menghadirkan satu desa satu PAUD. Program ini juga mencakup pembangunan fasilitas PAUD dan peningkatan sarana pendidikan.
Kabupaten Serang Jadi Titik Awal
Kabupaten Serang memiliki 326 desa tanpa satu pun kelurahan. Kondisi ini membuat peran pembangunan desa menjadi sangat strategis.
Yandri menegaskan kepentingan langsung kementeriannya dalam memastikan pendidikan berjalan baik di seluruh desa. Ia menyampaikan hal ini saat bertemu kepala sekolah dan insan pendidikan se-Kabupaten Serang di Ponpes BAI Mahdi, Selasa, 14 April 2026.
“Di Kabupaten Serang itu ada 326 desa, semuanya desa, tidak ada kelurahan. Maka Menteri Desa punya kepentingan langsung atau tidak langsung untuk memastikan mutu pendidikan itu benar adanya di semua desa di Kabupaten Serang,” ujarnya.
Satu Desa Satu PAUD Jadi Target Nyata
Program satu desa satu PAUD menjadi salah satu isi utama nota kesepahaman antar kementerian. Targetnya jelas. Setiap desa memiliki akses pendidikan usia dini yang layak.
Yandri berharap implementasi program ini bisa dimulai dari Kabupaten Serang. Ia ingin daerah ini menjadi contoh nasional.
“Kami Kementerian Desa, saya bersama Prof. Mu’ti Mendikdasmen sudah MoU untuk meningkatkan kualitas pendidikan desa di seluruh Indonesia, termasuk di Serang. Salah satunya bentuk MoU adalah satu desa satu PAUD. Saya berharap MoU itu akan menjadi contoh terbaik yang berasal dari Kabupaten Serang,” katanya.
Insan Pendidikan Diminta Jadi Penggerak
Peran kepala sekolah, pengawas, dan tenaga pendidikan dinilai krusial. Mereka tidak hanya menjalankan proses belajar, tetapi juga menjadi penggerak program pemerintah.
Yandri meminta seluruh insan pendidikan aktif mengawal kebijakan yang terkait langsung dengan sekolah. Ia menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Program Makan Bergizi Gratis Ikut Diawasi
Selain pendidikan, Yandri juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis. Program ini berkaitan langsung dengan siswa di sekolah.
Ia menegaskan keberhasilan program ini bergantung pada pengawasan di lapangan. Kepala sekolah dan tenaga pendidikan diminta ikut memantau pelaksanaannya.
Saat ini, sudah ada ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mendapat sanksi dari Badan Gizi Nasional. Fakta ini menjadi peringatan agar pengawasan diperketat.
“Jadi kita tidak hanya melihat hidangan di meja anak-anak, tapi kepedulian bapak ibu sangat dibutuhkan. Maka saya tegaskan di forum ini, saya minta kepada bapak ibu sebagai mata, telinga, pengawas, pemantau di daerah bapak ibu langsung untuk memastikan kualitas, kuantitas, higenis dan sebagainya itu benar adanya,” ujarnya.
Peringatan Keras: Jangan Sampai Anak Jadi Korban
Yandri memberi peringatan tegas. Program makan gratis tidak boleh menimbulkan masalah kesehatan.
“Jangan sampai anak-anak ada yang keracunan atau sampai sakit gara-gara MBG. MBG itu sangat mulia,” katanya.
Ia juga menjelaskan rantai program ini melibatkan banyak sektor desa. Mulai dari produksi telur, jagung, pisang, melon hingga budidaya ikan nila dan lele.
Artinya, program ini bukan hanya soal makanan di sekolah. Ini juga terkait ekonomi desa. Jika dikelola benar, dampaknya bisa luas.
Arah Kebijakan: Pendidikan dan Gizi Jalan Bersama
Langkah yang diambil menunjukkan satu arah kebijakan. Pendidikan dan gizi berjalan bersamaan.
Desa tidak lagi hanya fokus pada infrastruktur. Desa kini menjadi pusat pembangunan manusia. Pertanyaannya, siapkah semua pihak menjaga kualitasnya di lapangan?
